Haji Plus

Ketentuan Pembagian Kuota Haji Plus Di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang banyak mengirimkan Jamaah ke tanah suci. Mengingat tingginya antusias umat muslim ini, masyarakat bahkan rela antri menunggu jadwal keberangkatan hingga bertahun-tahun. Mengatasi kondisi itu pemerintah memberlakukan ketentuan pembagian kuota haji plus.

Dasar Hukum Penentuan Jumlah Kuota Haji Plus

Bicara mengenai penetapan jumlah kuota haji plus tentunya tidak sembarangan. Dalam hal ini, negara Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2019.

Dalam Undang-Undang itu, tepatnya pasal 12 menjelaskan bahwa, kuota jemaah yang bisa berangkat ibadah ke tanah suci melalui jalur khusus yakni 8 persen dari jumlah total haji nasional, sisanya untuk pendaftar reguler.

Meskipun begitu, besarnya jumlah itu masih bisa berubah sewaktu-waktu. Pasalnya, setiap menjelang musim haji, pemerintah melalui Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah selalu membuat kesepakatan MOU baru antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai penetapan jatah kuota Jemaah.

Prosedur Pembagian Kuota Haji Plus

Seperti Anda ketahui, jumlah antrian Jemaah yang akan menunaikan ibadah haji melalui jalur khusus sekarang ini cukuplah banyak. Tentunya menyikapi hal itu, ada prosedur khusus dalam pembagian kuota keberangkatan yakni seperti berikut :

1. Kementerian Agama Menetapkan Jumlah Total Kuota Haji fasilitas Plus

Prosedur pertama dalam penentuan kuota haji untuk jamaah fasilitas plus yakni setelah adanya kesepakatan antara pihak pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi mengenai batas total Jemaah melalui MoU. Kemudian Kementerian Agama akan menetapkan  jumlah pastinya melalui Perpu.

Dari total jumlah Jemaah Indonesia yang bisa berangkat, Menteri memberikan jatah untuk calon peserta haji fasilitas plus sebanyak 8 hingga 9 persen dari kuota nasional. Tentunya pembagian itu sesuai dasar hukum Undang-Undang.

2. Kementerian Agama Membagi Kuota untuk Setiap Provinsi

Prosedur selanjutnya, dari kuota nasional itu Kementerian Agama akan  membaginya lagi pada tingkat provinsi. Tentunya dalam hal ini dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional sesuai dengan aturan UU No 8 tahun 2019 Bagian Ketiga.

Maksud dari prinsip transparan dan proporsional itu adalah pembagian kuota jemaah haji tingkat provinsi ini dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama proporsi penduduk muslim dalam provinsi. Kedua, jumlah daftar tunggu waktu keberangkatan.

3. Kementerian Agama Membagi Kuota untuk Masing-masing Biro Perjalanan

Setelah mengetahui kuota nasional. Tahap berikutnya, Menteri akan membaginya lagi kepada masing-masing penyelenggara perjalanan ibadah haji yang berada dibawah koordinasi Kementerian Agama tingkat provinsi. Biasanya setiap PIHK mendapat jatah sekitar 250 kursi.

Kembali lagi pada aturan UU No.8 tahun 2019 tentunya pembagian kuota ini beracuan pada prinsip proporsional dan transparan. Jadi dalam hal ini jelas, bahwa semua keputusan berkaitan dengan jatah keberangkatan Jemaah haji melalui jalur khusus ada acuan peraturannya.

4. Pengisian Kuota Kosong

Jika setiap biro penyelenggara ibadah haji dan umroh sudah mengetahui jumlah kursi untuk Jamaah. Selanjutnya masuk pada prosedur pengisian kuota yang kosong. Biasanya hal ini terjadi karena ada calon peserta yang mengundurkan diri karena berbagai sebab.

Dalam hal ini tentunya masing-masing biro penyelenggara ibadah haji jamaah fasilitas plus memiliki kebijakan berbeda-beda. Umumnya untuk mengisi jumlah kuota yang masih kosong, PIHK akan menjalan kerjasama konsorsium.

5. Pemberian Prioritas Khusus

Bicara mengenai pemberian prioritas khusus untuk calon Jamaah haji lanjut usia (65 tahun ke atas) tertuang dalam pasal 14. Sejauh ini hal itu hanya berlaku bagi peserta jalur reguler yang mendaftar langsung melalui Kementerian Agama saja.

Namun tidak menutup kemungkinan, jika biro perjalanan haji plus yang berada di bawah naungan Kementerian Agama juga memberlakukan peraturan yang sama. Pasalnya, masing-masing perusahaan yang terdaftar sebagai PIHK  berhak membuat kebijakan sendiri.

6. Penambahan Kuota Haji fasilitas Plus

Penambahan kuota haji untuk jamaah fasilitas plus ini seringkali terjadi. Pasalnya beberapa PIHK mempunyai akses khusus untuk mendapatkan jatah visa langsung dari pemerintah Arab Saudi. Jadi bisa memberangkatkan Jemaah melebihi jumlah kursi dari Kementerian Agama.

Selain itu, penambahan kuota untuk Jamaah yang akan berangkat menggunakan jalur khusus ini atas kebijakan pemerintah juga bisa saja terjadi. Pasalnya, pada tahun 2019 kemarin Indonesia mendapat jatah tambahan yang rencananya akan dialokasikan untuk haji plus.

7. Pengurangan Kuota Haji fasilitas Plus

Jika ada penambahan, tidak menutup kemungkinan terjadinya pengurangan kuota untuk haji sasiltas plus. Faktanya, Indonesia juga pernah mengalami hal ini tepatnya mulai 2013 hingga 2016. Jumlahnya pun lumayan besar yakni hampir 20% dari jatah tahun sebelumnya.

Pada saat itu pengurangan jatah kuota haji plus karena adanya renovasi tempat, akibatnya daya tampungnya berkurangnya. Hal ini memaksa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pemangkasan jumlah Jemaah dari seluruh negara tanpa adanya pengecualian.

Demikianlah ulasan singkat mengenai ketentuan pembagian kuota haji plus Indonesia. Mulai dari dasar hukumnya hingga prosedur pelaksanaannya. Semoga informasi ini bisa menjadi sumber referensi bagi Anda yang hendak melaksanakan ibadah ke tanah suci Mekkah.